Seputar Publik / Opini

Pers Modern di Era Digital: UU Pers, UU ITE, dan Putusan MK Pertegas Perlindungan Wartawan

Oleh: Sayid Iskandarsyah
Transformasi industri pers di era digital menuntut kepastian hukum, profesionalisme jurnalistik, serta perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya.( Foto Ilustrasi/By AI.) Transformasi industri pers di era digital menuntut kepastian hukum, profesionalisme jurnalistik, serta perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugasnya.( Foto Ilustrasi/By AI.)

Sengketa pemberitaan yang merupakan produk jurnalistik dapat diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers.

Adapun persoalan konten digital nonjurnalistik ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakter perbuatan dan konteks permasalahannya.

Menurut Dadang, perlindungan terhadap wartawan tidak cukup hanya dengan memberikan kartu pers atau surat tugas. Perusahaan pers juga harus memastikan setiap wartawannya memahami pola kerja jurnalistik, mendapatkan pembekalan hukum, memiliki identitas dan penugasan yang jelas, serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas jurnalistik.

AMKI Dorong Penguatan Perlindungan dan Profesionalisme Wartawan

Dalam menghadapi tantangan industri media di era konvergensi, perusahaan pers dituntut tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga kualitas pemberitaan, integritas, serta keselamatan wartawan.

AMKI mendorong setiap perusahaan pers yang menjadi anggota untuk membangun kebijakan perlindungan wartawan secara konkret.

Kebijakan tersebut antara lain mencakup bantuan hukum, pendampingan ketika terjadi sengketa pemberitaan, pembekalan pemahaman hukum pers, serta penerapan mekanisme keselamatan kerja saat wartawan menjalankan tugas di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, profesional, independen, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, pemahaman hukum, dan penegakan etika jurnalistik.

Kemerdekaan pers bukan hanya menyangkut kebebasan menyampaikan informasi, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi, serta berpihak pada kepentingan publik.

Di era digital, masa depan pers Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh insan pers dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat.

*Penulis: Sayid Iskandarsyah

Tulis Komentar

Komentar