Media baru memiliki karakter yang beragam. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup perusahaan media daring, tetapi juga individu, kreator konten, pemilik akun media sosial, blogger, hingga podcaster.

Persoalan muncul ketika aktivitas penyampaian informasi melalui media baru dianggap sama dengan pola kerja jurnalistik. Padahal, tidak semua konten digital merupakan produk jurnalistik.

Karena itu, penting untuk membedakan kebebasan berekspresi sebagai hak warga negara dengan kemerdekaan pers sebagai hak sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.

Media siber yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan memenuhi persyaratan UU Pers serta Standar Perusahaan Pers termasuk dalam ranah pengaturan pers.

Dewan Pers telah mengatur hal tersebut melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Pedoman tersebut menegaskan bahwa media siber yang menjalankan kegiatan jurnalistik wajib memperhatikan ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk prinsip verifikasi serta keberimbangan pemberitaan.