Sementara itu, media baru dapat dikelola oleh perusahaan pers, kelompok independen, maupun individu yang tidak memiliki struktur kelembagaan jurnalistik.

Kedua, aspek tanggung jawab.

Media yang menjalankan kegiatan jurnalistik sebagai perusahaan pers wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan UU Pers.

Adapun tanggung jawab media baru bergantung pada jenis aktivitas dan konten yang diproduksi. Apabila kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan usaha pers dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka rezim hukum pers menjadi rujukan. Sementara itu, ekspresi pribadi atau aktivitas pengguna platform dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.

Ketiga, aspek perlindungan hukum.

Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Pers dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pengguna media sosial tetap memiliki hak atas kebebasan berekspresi berdasarkan konstitusi, tetapi tidak secara otomatis memperoleh seluruh perlindungan khusus yang melekat pada profesi wartawan.

Keempat, aspek penyelesaian sengketa.