Seputarpublik.com || JAKARTA – Perkembangan teknologi informasi dan budaya digital telah mengubah wajah industri media di Indonesia. Media arus utama atau mainstream yang sebelumnya menjadi sumber utama informasi masyarakat, kini harus berbagi ruang dengan berbagai platform media baru, mulai dari portal berita daring, media sosial, kanal podcast, YouTube, hingga beragam saluran komunikasi digital lainnya.
Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan peluang dalam penyebaran informasi, tetapi juga memunculkan persaingan industri media, persoalan tanggung jawab publik, serta tantangan hukum dalam melindungi kegiatan jurnalistik.
Di tengah transformasi tersebut, pemahaman mengenai batas antara produk jurnalistik dan konten digital nonjurnalistik menjadi semakin penting. Sebab, tidak semua aktivitas penyampaian informasi di ruang digital secara otomatis dapat dikategorikan sebagai kegiatan pers.
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022, Hendry Ch Bangun, menjelaskan bahwa penyelenggaraan kegiatan pers di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 1 angka 1 UU Pers disebutkan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai jenis saluran media.
Sementara itu, Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa perusahaan pers merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
Dengan demikian, kegiatan jurnalistik tidak semata-mata ditentukan oleh platform yang digunakan, tetapi juga harus dilihat dari karakter kegiatan, kelembagaan, serta tanggung jawab profesional yang dijalankan.
Hendry juga menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Pers. Sementara itu, aktivitas kreator konten yang tidak menjalankan fungsi jurnalistik sebagai bagian dari perusahaan pers perlu dilihat berdasarkan karakter kegiatan dan ketentuan hukum yang relevan.
Revolusi Media di Ruang Publik dan Kedudukan Hukum Media Konvensional serta Media Baru
Kehadiran media baru telah membuka ruang demokrasi informasi yang semakin luas. Masyarakat kini dapat menyampaikan berbagai peristiwa, pendapat, dan informasi melalui media sosial maupun platform digital lainnya.
Namun, kemudahan tersebut juga membawa tantangan, seperti penyebaran berita bohong, disinformasi, fitnah, manipulasi informasi, hingga pelanggaran privasi.
Kondisi ini menjadi salah satu pembeda penting antara perusahaan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional dengan aktivitas penyampaian informasi melalui akun media sosial pribadi.
Hendry menjelaskan bahwa perusahaan media yang menjalankan kegiatan jurnalistik harus tunduk pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Adapun konten yang diproduksi pengguna media sosial di luar kegiatan jurnalistik perusahaan pers harus dinilai berdasarkan karakter konten dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dewan Pers memiliki kewenangan dalam ranah kehidupan pers nasional, khususnya terhadap perusahaan pers dan produk jurnalistik yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Media Baru: Kebebasan Digital dan Persoalan Kepastian Hukum
Media baru memiliki karakter yang beragam. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup perusahaan media daring, tetapi juga individu, kreator konten, pemilik akun media sosial, blogger, hingga podcaster.
Persoalan muncul ketika aktivitas penyampaian informasi melalui media baru dianggap sama dengan pola kerja jurnalistik. Padahal, tidak semua konten digital merupakan produk jurnalistik.
Karena itu, penting untuk membedakan kebebasan berekspresi sebagai hak warga negara dengan kemerdekaan pers sebagai hak sekaligus tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan jurnalistik.
Media siber yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dan memenuhi persyaratan UU Pers serta Standar Perusahaan Pers termasuk dalam ranah pengaturan pers.
Dewan Pers telah mengatur hal tersebut melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.
Pedoman tersebut menegaskan bahwa media siber yang menjalankan kegiatan jurnalistik wajib memperhatikan ketentuan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk prinsip verifikasi serta keberimbangan pemberitaan.
Dengan demikian, media digital yang menjalankan fungsi jurnalistik sebagai perusahaan pers memiliki mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa melalui sistem hukum pers. Sementara itu, penggunaan media sosial untuk menyampaikan opini, komentar, atau informasi di luar produk jurnalistik harus dinilai berdasarkan karakter aktivitas dan ketentuan hukum yang relevan.
UU Pers dan UU ITE: Dua Kerangka Hukum yang Sering Beririsan
Salah satu persoalan penting dalam perkembangan media digital adalah penerapan hukum terhadap informasi yang disebarluaskan melalui ruang internet.
Di Indonesia, aktivitas di ruang digital antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus mengatur kemerdekaan pers, kegiatan jurnalistik, serta hak dan kewajiban perusahaan pers maupun wartawan.
Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi aspek penting yang harus dipahami.
Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yang merupakan produk jurnalistik, penyelesaiannya perlu mengedepankan mekanisme pers, seperti hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 Perkuat Perlindungan Wartawan
Perkembangan penting dalam kedudukan hukum pers Indonesia hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 8 UU Pers.
MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers. Penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta upaya penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi perlindungan profesi wartawan sekaligus memperjelas kedudukan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam kerangka restorative justice.
Namun, perlindungan tersebut tetap berkaitan dengan pelaksanaan profesi jurnalistik secara sah dan tidak dapat dimaknai sebagai kekebalan hukum terhadap setiap tindakan wartawan.
Putusan MK ini memperlihatkan bahwa persoalan kedudukan hukum media bukan sekadar menyangkut teknologi dan platform yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan status kegiatan jurnalistik, tanggung jawab profesional, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.
Tantangan Penegakan Hukum di Era Konvergensi Media
Meskipun berbagai regulasi telah tersedia, penerapan hukum di tengah perkembangan media konvensional dan media baru tetap membutuhkan pemahaman yang komprehensif.
Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI), Dadang Rachmat, SH., MH., menjelaskan bahwa terdapat sejumlah aspek yang membedakan kedudukan media mainstream dan media baru dalam perspektif hukum Indonesia.
Pertama, aspek kelembagaan.
Media mainstream pada umumnya diselenggarakan oleh perusahaan pers berbadan hukum, memiliki struktur redaksi, serta melibatkan wartawan yang menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional.
Sementara itu, media baru dapat dikelola oleh perusahaan pers, kelompok independen, maupun individu yang tidak memiliki struktur kelembagaan jurnalistik.
Kedua, aspek tanggung jawab.
Media yang menjalankan kegiatan jurnalistik sebagai perusahaan pers wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan UU Pers.
Adapun tanggung jawab media baru bergantung pada jenis aktivitas dan konten yang diproduksi. Apabila kegiatan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan usaha pers dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka rezim hukum pers menjadi rujukan. Sementara itu, ekspresi pribadi atau aktivitas pengguna platform dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang relevan.
Ketiga, aspek perlindungan hukum.
Wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik secara sah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Pers dan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi.
Sementara itu, pengguna media sosial tetap memiliki hak atas kebebasan berekspresi berdasarkan konstitusi, tetapi tidak secara otomatis memperoleh seluruh perlindungan khusus yang melekat pada profesi wartawan.
Keempat, aspek penyelesaian sengketa.
Sengketa pemberitaan yang merupakan produk jurnalistik dapat diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan Dewan Pers.
Adapun persoalan konten digital nonjurnalistik ditangani berdasarkan ketentuan hukum yang sesuai dengan karakter perbuatan dan konteks permasalahannya.
Menurut Dadang, perlindungan terhadap wartawan tidak cukup hanya dengan memberikan kartu pers atau surat tugas. Perusahaan pers juga harus memastikan setiap wartawannya memahami pola kerja jurnalistik, mendapatkan pembekalan hukum, memiliki identitas dan penugasan yang jelas, serta memperoleh pendampingan ketika menghadapi intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun persoalan hukum akibat pelaksanaan tugas jurnalistik.
AMKI Dorong Penguatan Perlindungan dan Profesionalisme Wartawan
Dalam menghadapi tantangan industri media di era konvergensi, perusahaan pers dituntut tidak hanya mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi juga menjaga kualitas pemberitaan, integritas, serta keselamatan wartawan.
AMKI mendorong setiap perusahaan pers yang menjadi anggota untuk membangun kebijakan perlindungan wartawan secara konkret.
Kebijakan tersebut antara lain mencakup bantuan hukum, pendampingan ketika terjadi sengketa pemberitaan, pembekalan pemahaman hukum pers, serta penerapan mekanisme keselamatan kerja saat wartawan menjalankan tugas di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, profesional, independen, dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, kemajuan teknologi harus berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, pemahaman hukum, dan penegakan etika jurnalistik.
Kemerdekaan pers bukan hanya menyangkut kebebasan menyampaikan informasi, tetapi juga tanggung jawab untuk menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, terverifikasi, serta berpihak pada kepentingan publik.
Di era digital, masa depan pers Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kemampuan beradaptasi terhadap teknologi, tetapi juga oleh komitmen seluruh insan pers dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat.
*Penulis: Sayid Iskandarsyah