Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan yang merupakan produk jurnalistik, penyelesaiannya perlu mengedepankan mekanisme pers, seperti hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.
Putusan MK Nomor 145/PUU-XXIII/2025 Perkuat Perlindungan Wartawan
Perkembangan penting dalam kedudukan hukum pers Indonesia hadir melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 19 Januari 2026.
Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 8 UU Pers.
MK memberikan pemaknaan konstitusional terhadap frasa perlindungan hukum dalam Pasal 8 UU Pers. Penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan yang menjalankan profesinya secara sah hanya dapat dilakukan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta upaya penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik melalui Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan.
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting bagi perlindungan profesi wartawan sekaligus memperjelas kedudukan mekanisme penyelesaian sengketa pers dalam kerangka restorative justice.
Komentar