Dengan demikian, media digital yang menjalankan fungsi jurnalistik sebagai perusahaan pers memiliki mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa melalui sistem hukum pers. Sementara itu, penggunaan media sosial untuk menyampaikan opini, komentar, atau informasi di luar produk jurnalistik harus dinilai berdasarkan karakter aktivitas dan ketentuan hukum yang relevan.
UU Pers dan UU ITE: Dua Kerangka Hukum yang Sering Beririsan
Salah satu persoalan penting dalam perkembangan media digital adalah penerapan hukum terhadap informasi yang disebarluaskan melalui ruang internet.
Di Indonesia, aktivitas di ruang digital antara lain diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara khusus mengatur kemerdekaan pers, kegiatan jurnalistik, serta hak dan kewajiban perusahaan pers maupun wartawan.
Dalam konteks tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa pers menjadi aspek penting yang harus dipahami.
Komentar