Seputarpublik.com || JAKARTA, – Ketentuan persyaratan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi sorotan. Seorang pemohon mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan pengujian materiil tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar dan telah teregistrasi dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 pada 12 November 2026.

Dalam permohonannya, Jovi meminta MK menghapus ketentuan persyaratan pendidikan formal paling rendah tamat SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Pemohon berpendapat bahwa kepemilikan ijazah formal tidak serta-merta mencerminkan kapasitas, integritas, maupun kemampuan seseorang dalam memimpin dan menjalankan pemerintahan negara.

Menurutnya, menjadikan ijazah SMA sebagai persyaratan mutlak pencalonan presiden dan wakil presiden merupakan pendekatan administratif yang belum tentu mencerminkan kualitas kepemimpinan seseorang.

Pemohon Soroti Pengalaman dan Kapasitas Kepemimpinan

Dalam argumentasi hukumnya, pemohon menilai kemampuan kepemimpinan dapat dibentuk melalui berbagai pengalaman, termasuk aktivitas organisasi, pengalaman pemerintahan, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pemohon juga berpandangan bahwa persyaratan pendidikan formal tersebut berpotensi membatasi kesempatan warga negara untuk memperoleh hak yang sama dalam pemerintahan.

Selain itu, persoalan persyaratan ijazah dinilai dapat memicu perdebatan politik berkepanjangan, terutama apabila terjadi perbedaan penafsiran mengenai keabsahan dokumen pendidikan calon peserta pemilihan presiden.

Bandingkan dengan Sistem Pemilihan di Negara Lain

Sebagai bagian dari argumentasinya, pemohon turut membandingkan persyaratan pencalonan presiden di Indonesia dengan sejumlah negara demokrasi lainnya, seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India.

Dalam permohonannya, pemohon menyoroti bahwa Amerika Serikat tidak menetapkan ijazah pendidikan formal sebagai persyaratan konstitusional untuk menjadi presiden.

Konstitusi Amerika Serikat mengatur sejumlah persyaratan dasar, di antaranya kewarganegaraan, usia minimal 35 tahun, serta ketentuan domisili selama 14 tahun.

Perbandingan tersebut digunakan pemohon untuk memperkuat pandangan bahwa pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menduduki jabatan kepala negara.

Minta MK Hapus Ketentuan Pasal 169 Huruf r

Dalam petitumnya, Jovi Andrea Bachtiar meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonannya dan menyatakan Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika permohonan tersebut dikabulkan, ketentuan persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden berpotensi mengalami perubahan.

Namun, permohonan tersebut masih merupakan argumentasi hukum pemohon yang harus diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Gugatan ini kembali membuka ruang perdebatan mengenai standar kualifikasi kepemimpinan nasional, kesetaraan hak politik warga negara, serta hubungan antara persyaratan administratif dan kapasitas seseorang dalam menjalankan pemerintahan.

Putusan akhir sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Konstitusi sesuai kewenangan konstitusionalnya.

(Redaksi Seputarpublik.com)