Seputarpublik.com || SERANG – Forum Intelektual Mahasiswa Serang (FIMS) menyoroti program penyediaan akses internet bagi sekolah di Provinsi Banten dengan nilai anggaran sekitar Rp4,79 miliar. FIMS mendesak pemerintah daerah mengedepankan transparansi, pengawasan, dan pemerataan manfaat agar program digitalisasi pendidikan tidak sekadar menjadi kegiatan pengadaan secara administratif.

Ketua FIMS, M. Roisul Arifin, menegaskan bahwa akses internet merupakan kebutuhan penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Namun, pelaksanaannya harus disertai kualitas layanan yang terukur, keterbukaan informasi anggaran, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“Digitalisasi pendidikan tidak boleh berhenti pada pengadaan jaringan internet. Pemerintah harus memastikan bahwa layanan tersebut benar-benar aktif, memiliki kualitas yang sesuai kebutuhan pembelajaran, dan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh guru maupun peserta didik. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh sekolah,” ujar Roisul kepada awak media, Minggu (15/11/2026).

Menurut FIMS, program internet sekolah harus menjadi bagian dari kebijakan pemerataan pendidikan digital. Pasalnya, masih terdapat kesenjangan antarsekolah, baik dalam ketersediaan jaringan internet, perangkat komputer, maupun kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi.

Karena itu, digitalisasi pendidikan tidak cukup hanya diukur dari tersedianya koneksi internet. Pemerintah juga perlu memperhatikan ketersediaan perangkat pendukung, peningkatan literasi digital, pengembangan keterampilan teknologi, serta pendampingan bagi tenaga pendidik.

Di sisi lain, terkait pemberitaan mengenai pendalaman laporan pengadaan internet sekolah, FIMS meminta seluruh pihak menyikapinya secara terbuka dan objektif. FIMS menghormati proses yang sedang berjalan serta menegaskan bahwa setiap dugaan harus diuji berdasarkan dokumen dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

FIMS juga mengingatkan pentingnya menjunjung asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah sebelum terdapat hasil pemeriksaan yang sah.

Atas dasar tersebut, FIMS menyampaikan lima tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) serta instansi terkait.

Pertama, membuka informasi pelaksanaan program internet sekolah, meliputi daftar sekolah penerima, jumlah titik layanan, lokasi pemasangan, nilai anggaran, dan penyedia layanan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Kedua, melakukan evaluasi kualitas layanan internet, termasuk status keaktifan jaringan, kapasitas bandwidth, stabilitas koneksi, serta kesesuaian layanan dengan spesifikasi dan kontrak pengadaan.

Ketiga, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengadaan dan pengawasan, mulai dari dasar penentuan penyedia, spesifikasi produk, pelaksanaan kontrak, hingga mekanisme pengendalian dan evaluasi pekerjaan.

Keempat, memastikan pemerataan akses digital pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan sekolah yang belum memperoleh fasilitas internet, termasuk sekolah swasta dan sekolah di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur jaringan.

Kelima, menyusun evaluasi manfaat program agar keberhasilan digitalisasi pendidikan tidak hanya diukur berdasarkan jumlah titik pemasangan, tetapi juga dampaknya terhadap proses belajar mengajar.

Roisul menambahkan, pemerataan pendidikan digital harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sekolah dengan keterbatasan fasilitas tidak boleh semakin tertinggal hanya karena berada di wilayah yang belum menjadi prioritas pembangunan infrastruktur digital.

“Jangan sampai digitalisasi pendidikan hanya dinikmati oleh sekolah-sekolah yang sudah memiliki fasilitas memadai. Sekolah dengan keterbatasan perangkat dan jaringan juga berhak mendapatkan perhatian. Pemerataan akses teknologi merupakan bagian dari keadilan pendidikan. Pemerintah harus hadir memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal dalam perkembangan teknologi,” tambahnya.

FIMS menegaskan bahwa pengawasan terhadap program internet sekolah bukan bertujuan menghambat kebijakan pemerintah, melainkan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, FIMS mendorong Diskominfo Provinsi Banten bersama instansi terkait memberikan penjelasan secara terbuka dan membuka ruang audiensi untuk membahas transparansi pengadaan, kualitas layanan, serta arah pemerataan akses digital pendidikan di Banten.

FIMS berharap program digitalisasi pendidikan tidak hanya menghadirkan jaringan internet, tetapi juga mampu mewujudkan pemerataan kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik di Provinsi Banten.(Redaksi.)*