Beranda
Seputar Publik / Berita

Uji Tera SPBU di Padang Lawas, Polisi Temukan Deviasi Takaran dan Lakukan Penyetelan Ulang

Satreskrim Polres Padang Lawas bersama instansi terkait memeriksa empat SPBU; tidak ditemukan indikasi manipulasi, sementara sejumlah alat ukur yang mengalami deviasi ditera ulang.
Satreskrim Polres Padang Lawas bersama petugas metrologi melakukan uji tera mesin pengisian BBM di sejumlah SPBU untuk memastikan ketepatan takaran bagi konsumen. Satreskrim Polres Padang Lawas bersama petugas metrologi melakukan uji tera mesin pengisian BBM di sejumlah SPBU untuk memastikan ketepatan takaran bagi konsumen.

Seputarpublik.com || PADANG LAWAS — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Padang Lawas bersama instansi terkait melaksanakan pengawasan dan pendampingan uji tera mesin pengisian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Padang Lawas.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (25/9/2026) tersebut dilakukan untuk memastikan alat ukur dan mesin pengisian BBM berfungsi sesuai ketentuan metrologi, sekaligus mendukung perlindungan hak konsumen dalam memperoleh takaran BBM yang sesuai.

Pengawasan dipimpin personel Unit II Ekonomi Satreskrim Polres Padang Lawas, IPDA Hasan Basri Harahap bersama BRIPTU Deni I. HSB.

Kapolres Padang Lawas AKBP Dodik Yulianto melalui Kasat Reskrim Polres Padang Lawas AKP Irwansah Sitorus mengatakan pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan ketertiban alat ukur dan kepastian takaran bagi masyarakat.

«“Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memastikan ketertiban dan kepastian takaran bagi masyarakat. Kami bersinergi dengan dinas terkait agar masyarakat Padang Lawas merasa aman dan mendapatkan haknya secara utuh saat mengisi BBM di SPBU,” ujar AKP Irwansah Sitorus saat dikonfirmasi, Minggu (27/9/2026).»

Menurut keterangan kepolisian, pengawasan tersebut mengacu antara lain pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua regulasi tersebut tercatat dalam basis data JDIH BPK dan masih berstatus berlaku, dengan UU Metrologi Legal telah mengalami perubahan terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023.

Periksa Empat SPBU

Dalam kegiatan tersebut, Polres Padang Lawas menggandeng pejabat dan tenaga fungsional dari instansi terkait, antara lain Maghdalena Harahap, Kabid Perdagangan Kabupaten Padang Lawas; Afrul Fachrul Rozi Hrp, ST, Ahli Tera Metrologi Kabupaten Padang Lawas Utara; serta Safar Nuh Siregar, Kasi Penera Muda Kabupaten Padang Lawas.

Tim gabungan melakukan pemeriksaan di empat lokasi SPBU, yakni:

1. SPBU 14.2273.40 (Armadar 50) di Desa Binanga, Kecamatan Barumun Tengah;

2. SPBU 14.2273.48 di Desa Pagaran Jalu-Jalu, Kecamatan Lubuk Barumun;

3. SPBU 14.2273.09 di Lingkungan VI, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun; dan

4. SPBU 14.2273.30 di Desa Mananti Sosa Jae, Kecamatan Hutaraja Tinggi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang disampaikan pihak kepolisian, seluruh alat ukur pada mesin pengisian BBM di empat SPBU tersebut masih dalam kondisi tersegel resmi.

Tim juga menyatakan tidak menemukan indikasi penyetelan yang disengaja atau manipulasi mesin dalam pemeriksaan tersebut.

Namun, pemeriksaan teknis menemukan beberapa mesin mengalami selisih atau deviasi takaran yang berada di luar toleransi yang ditetapkan. Menurut keterangan dalam laporan kegiatan, kondisi tersebut disebut berkaitan dengan penggunaan alat secara terus-menerus serta faktor perubahan cuaca.

Alat Ukur yang Mengalami Deviasi Ditera Ulang

Menindaklanjuti temuan teknis tersebut, petugas metrologi melakukan penyetelan ulang atau re-adjustment terhadap alat ukur yang mengalami deviasi agar kembali memenuhi ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut sejalan dengan kerangka regulasi metrologi legal yang mengatur kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Permendag Nomor 24 Tahun 2024 secara khusus mengatur kegiatan tera dan tera ulang alat-alat tersebut.

«“Seluruh mesin tolak ukur BBM yang sempat mengalami deviasi kini telah ditera ulang. Seluruhnya telah diberi tanda stempel serta stempel stiker peneraan resmi sesuai standar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Padang Lawas,” imbuh AKP Irwansah.»

Dengan adanya penyetelan dan peneraan ulang tersebut, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga memastikan alat ukur yang ditemukan mengalami deviasi mendapatkan penanganan teknis.

Pengawasan Akan Dilanjutkan

Sebagai tindak lanjut, Satreskrim Polres Padang Lawas menyatakan akan terus membangun koordinasi dengan pengelola atau manajemen SPBU serta instansi terkait.

Monitoring dan pengawasan berkala tersebut diarahkan untuk menjaga ketepatan takaran, mendukung perlindungan konsumen, serta memastikan distribusi BBM berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap alat ukur yang digunakan dalam pelayanan BBM kepada masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.

Polres Padang Lawas sendiri melalui kanal resminya menyatakan publikasi dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan melibatkan unsur teknis terkait, diharapkan masyarakat memperoleh kepastian mengenai ketepatan takaran ketika melakukan pengisian BBM di SPBU.(AND)*