Langkah tersebut sejalan dengan kerangka regulasi metrologi legal yang mengatur kegiatan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya. Permendag Nomor 24 Tahun 2024 secara khusus mengatur kegiatan tera dan tera ulang alat-alat tersebut.

«“Seluruh mesin tolak ukur BBM yang sempat mengalami deviasi kini telah ditera ulang. Seluruhnya telah diberi tanda stempel serta stempel stiker peneraan resmi sesuai standar Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Padang Lawas,” imbuh AKP Irwansah.»

Dengan adanya penyetelan dan peneraan ulang tersebut, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan, tetapi juga memastikan alat ukur yang ditemukan mengalami deviasi mendapatkan penanganan teknis.

Pengawasan Akan Dilanjutkan

Sebagai tindak lanjut, Satreskrim Polres Padang Lawas menyatakan akan terus membangun koordinasi dengan pengelola atau manajemen SPBU serta instansi terkait.

Monitoring dan pengawasan berkala tersebut diarahkan untuk menjaga ketepatan takaran, mendukung perlindungan konsumen, serta memastikan distribusi BBM berjalan secara tertib dan sesuai ketentuan.

Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun pengawasan yang transparan dan akuntabel terhadap alat ukur yang digunakan dalam pelayanan BBM kepada masyarakat di Kabupaten Padang Lawas.

Polres Padang Lawas sendiri melalui kanal resminya menyatakan publikasi dan keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan melibatkan unsur teknis terkait, diharapkan masyarakat memperoleh kepastian mengenai ketepatan takaran ketika melakukan pengisian BBM di SPBU.(AND)*