Seputarpublik.com, SINGKAWANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni menjadi salah satu ukuran keberhasilan kepala daerah dalam memimpin wilayahnya. Karena itu, kepala daerah diminta mendukung penuh Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan Mendagri dalam kegiatan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Sosialisasi Rumah Subsidi, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Sarana Multigriya Finansial Melawan Rentenir di Kantor Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Selasa (3/3/2026).
Menurut Tito, keberhasilan kepemimpinan kepala daerah tidak hanya diukur dari aspek administratif, melainkan juga dari kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya meliputi penurunan angka kemiskinan dan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta bertambahnya jumlah warga yang memiliki atau menempati rumah layak huni.
“Kalau kepala daerahnya nggak bisa membuat rakyatnya punya rumah, makin banyak yang nggak punya rumah, gagal kepala daerah itu,” tegasnya.
Ia menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan besar secara nasional. Puluhan juta masyarakat masih belum memiliki rumah atau tinggal di hunian tidak layak. Karena itu, pemerintah pusat memberi perhatian serius melalui berbagai kebijakan dan terobosan pembiayaan.
Upaya tersebut tidak hanya menyasar pembangunan rumah baru, tetapi juga perbaikan rumah tidak layak huni. Pemerintah memanfaatkan berbagai skema pembiayaan, termasuk dukungan sektor perbankan dan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi program.
Tito menilai pembangunan perumahan memiliki efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian, mulai dari sektor perbankan, industri bahan bangunan, transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menerbitkan kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kebijakan tersebut dinilai mampu menekan biaya pembangunan sehingga harga rumah menjadi lebih terjangkau.
Mendagri mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Barat untuk meningkatkan realisasi kebijakan tersebut. Regulasi yang telah diterbitkan, menurutnya, harus diikuti implementasi nyata agar berdampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Tito menekankan pentingnya dukungan Pemda terhadap program gentengisasi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti kualitas dan estetika hunian, khususnya di Singkawang sebagai kota wisata. Penggunaan atap yang lebih estetis seperti genteng dinilai dapat memperkuat daya tarik kota sekaligus membuka peluang pengembangan industri lokal.
“Jadi tolong buat program juga yang non-seng lah. Seng tuh oke, murah, tapi enggak asri,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pembangunan perumahan tidak hanya berfokus pada jumlah unit, tetapi juga kualitas visual kawasan permukiman, terutama di daerah yang mengandalkan sektor pariwisata.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, serta pejabat terkait lainnya. (red)*