Seputarpublik.com || KOTA SERANG, — Proyek penataan Alun-Alun Kota Serang dengan nilai anggaran sekitar Rp48 miliar menjadi sorotan setelah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPK–Nusantara menyampaikan dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis.
Sorotan tersebut muncul setelah awak media bersama tim investigasi LSM melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek pada Jum'at 16 Oktober 2026. Dalam peninjauan itu, mereka menyoroti sejumlah bagian pekerjaan, antara lain pemasangan pembesian pada trotoar atau pedestrian, dudukan struktur baja, serta penggunaan material untuk bekisting pengecoran.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak LSM, proyek tersebut dikerjakan oleh PT Andila Karya Konstruksi KSO–PT Global Banten Konstruksi dengan Nomor Kontrak 640/07/SP-Tender/Alun-Alun Kota Srg/CK-DPUPR/2026.
Pembelian dan Dudukan Struktur Jadi Sorotan
Dalam keterangannya, tim peninjau menyoroti pemasangan tulangan besi pada pekerjaan trotoar atau pedestrian. Tulangan tersebut disebut terlihat berada dekat dengan permukaan tanah dan tidak tampak menggunakan beton decking atau penyangga untuk menjaga jarak tulangan dari permukaan bekisting maupun tanah.
Secara teknis, selimut beton berfungsi melindungi tulangan dari paparan lingkungan serta membantu menjaga ketahanan struktur. Namun, untuk memastikan apakah pemasangan di lokasi tersebut benar-benar tidak memenuhi spesifikasi, diperlukan pemeriksaan teknis berdasarkan gambar kerja, dokumen kontrak, metode pelaksanaan, dan hasil pengukuran di lapangan.
Selain itu, tim juga menyoroti dudukan struktur baja profil IWF yang disebut tidak terpasang tegak dan kokoh. Sejumlah bagian beton dudukan dilaporkan mengalami retak atau pecah.
Kondisi tersebut perlu diperiksa oleh tenaga teknis yang berwenang untuk mengetahui penyebabnya, tingkat kerusakan, serta apakah diperlukan perbaikan sesuai ketentuan teknis dan dokumen kontrak.
Penggunaan Bekisting Turut Dipertanyakan
Sorotan lainnya berkaitan dengan bekisting atau cetakan penahan beton. Menurut pihak LSM, pada sejumlah bagian pekerjaan terlihat penggunaan tripleks bekas yang dinilai sudah tidak layak.
Penggunaan material bekisting perlu dievaluasi berdasarkan kondisi aktual dan persyaratan teknis pekerjaan. Bekisting harus mampu menahan beban pengecoran, menjaga bentuk serta dimensi beton, dan mencegah kebocoran adukan selama proses pelaksanaan.
Karena itu, diperlukan pemeriksaan untuk memastikan apakah material yang digunakan memenuhi persyaratan dalam spesifikasi teknis dan dokumen kontrak proyek.
LSM Minta Dinas PUPR dan Konsultan Pengawas Bertindak
Ketua LSM KPK–Nusantara Kota Serang, Supriyadi, meminta Dinas PUPR Kota Serang bersama konsultan pengawas melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pekerjaan yang menjadi sorotan.
“Anggaran Rp48 miliar adalah uang rakyat yang besar. Jika dari awal pelaksanaan sudah terlihat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, maka perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Kami meminta Dinas PUPR Kota Serang dan konsultan pengawas segera melakukan evaluasi,” kata Supriyadi dalam keterangannya kepada awak media.
Ia menegaskan, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak, sekaligus mencegah potensi pemborosan anggaran.
Supriyadi juga meminta pihak-pihak terkait memberikan klarifikasi atas kondisi yang disorot serta melakukan perbaikan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya ketidaksesuaian.
“Kami meminta pihak terkait memberikan klarifikasi dan melakukan perbaikan sesuai spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak,” ujarnya.
Perlu Pemeriksaan Teknis dan Klarifikasi Resmi
Dugaan ketidaksesuaian dalam proyek konstruksi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, penelaahan dokumen kontrak, serta evaluasi oleh pihak yang berwenang. Dokumentasi kondisi lapangan dan hasil pemeriksaan juga penting untuk memastikan apakah pekerjaan telah memenuhi persyaratan mutu.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan jasa konstruksi dan kewajiban para pihak perlu dirujuk sesuai peraturan yang berlaku. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran tidak dapat hanya didasarkan pada pengamatan visual, tetapi harus ditopang bukti dan pemeriksaan yang memadai.
Hingga naskah ini disusun, keterangan dari Dinas PUPR Kota Serang, konsultan pengawas, serta pihak pelaksana proyek masih perlu dimintakan untuk memperoleh penjelasan mengenai spesifikasi, metode pelaksanaan, dan tindak lanjut atas temuan yang disampaikan LSM.
Seputarpublik.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan informasi serta memastikan pemberitaan tetap berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi.
*Penulis; Redaksi Seputar Publik