Bupati Fachri mengatakan, pengembangan hilirisasi sagu harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah produk daerah.

“Hilirisasi sagu harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembukaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah produk, dan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Kami berkomitmen memberikan kemudahan perizinan bagi investor yang serius,” ujar Fachri.

Menurutnya, kesiapan pemerintah daerah menjadi salah satu bagian penting dalam menarik investasi sekaligus mendorong pengembangan industri sagu di SBT.

Upaya menarik investor tersebut berjalan beriringan dengan proses percepatan pengusulan status PSN ke pemerintah pusat.

Fachri optimistis seluruh dokumen persyaratan dapat diselesaikan dan diserahkan kepada Kementerian PPN/Bappenas paling lambat 15 September 2026.

Saat ini, persyaratan administrasi disebut hampir rampung. Pemerintah daerah masih menunggu satu surat penyelarasan format dari Bappenas yang memerlukan pengesahan Pemerintah Provinsi Maluku.