Seputar Publik / Berita

MUI Resmi Haramkan Vape, Presiden dan DPR Diminta Siapkan Regulasi Pelarangan

Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, MUI menegaskan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape serta merekomendasikan pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan produk, dan penindakan terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran narkotika.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, sekaligus mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan untuk melindungi masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape, sekaligus mendorong pemerintah memperkuat regulasi dan pengawasan untuk melindungi masyarakat.

MUI juga merekomendasikan Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna meminimalkan paparan serta berbagai dampak negatif yang ditimbulkan.

MUI Dorong Pemerintah Perkuat Regulasi dan Pengawasan Vape

Dalam rekomendasinya, MUI meminta pemerintah melakukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan badan agar kebijakan pengendalian maupun pelarangan vape dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terkonsolidasi.

Kementerian Kesehatan diminta segera menyusun kebijakan terkait larangan penggunaan vape dengan mengedepankan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) direkomendasikan memperketat pengawasan terhadap produk rokok elektrik serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.

Koordinasi tersebut dinilai penting, terutama dalam pertukaran informasi dan penanganan produk vape yang berpotensi disalahgunakan.

Tulis Komentar

Komentar