> “Dalam hukum administrasi negara berlaku asas legalitas dan asas kecermatan. Setiap keputusan pejabat harus memiliki dasar kewenangan yang tepat dan relevan. Jika konsiderannya tidak sesuai, maka secara formil keputusan itu lemah,” ujar Donna kepada awak media, Kamis (12/02/2026).

Menurutnya, dasar hukum bukan hanya formalitas administratif, melainkan fondasi legitimasi suatu keputusan tata usaha negara.

> “Jika dasar hukumnya tidak tepat, keputusan tersebut berpotensi dikategorikan cacat formil dan dapat diuji melalui mekanisme hukum, termasuk gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegasnya.

Peran Bidang Hukum Dipertanyakan

Sorotan juga mengarah pada fungsi pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Donna mempertanyakan proses telaah dan harmonisasi hukum sebelum SK diterbitkan.

Setiap produk hukum daerah, lanjutnya, semestinya melalui proses verifikasi dan koreksi dari Bagian atau Bidang Hukum agar tidak terjadi kekeliruan normatif.

> “Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana sistem pengawasan internal diperkuat. Peran Bagian atau Bidang Hukum sangat penting dalam memastikan setiap keputusan administrasi memiliki dasar hukum yang tepat dan akuntabel,” pungkasnya.

Polemik ini pun dinilai menjadi momentum evaluasi tata kelola administrasi pemerintahan agar lebih cermat, transparan, dan sesuai prinsip hukum administrasi negara. {red}*