Seputarpublik.com || JAKARTA, — Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menindaklanjuti persoalan dugaan pungutan paksa yang dikaitkan dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kevin menilai respons pemerintah daerah terhadap persoalan tersebut terlambat, karena menurutnya keluhan serupa telah muncul sejak 2025.
“Seharusnya, Mas Gubernur sudah mengambil tindakan tegas dari jauh-jauh hari. Karena masalah pungutan secara paksa oleh PMI ini sudah dialami oleh teman-teman ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat umum sejak tahun 2025 lalu,” kata Kevin.
Ia menilai pernyataan Pramono mengenai persoalan tersebut baru disampaikan setelah sejumlah warga dan ASN disebut mengalami praktik yang dipersoalkan itu.
“Ketika Mas Gubernur akhirnya bersuara, sebenarnya ini sudah terlambat. Ada banyak warga yang terlanjur menjadi korban dari aksi pungutan paksa tersebut,” tegasnya.
Kevin menyatakan menolak pungutan yang dilakukan secara paksa dengan alasan apa pun dan oleh pihak mana pun. Menurutnya, penggalangan dana seharusnya tidak mengabaikan hak masyarakat untuk menentukan penggunaan penghasilannya sendiri, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih menyulitkan sebagian warga.
Ia juga mendesak Pramono menindaklanjuti pernyataannya mengenai rencana menghubungi PMI untuk menyampaikan larangan pungutan tersebut.
“Jangan sampai pungutan ini dibiarkan terjadi. Siapa pun tidak berhak menuntut sepeser pun rupiah dari orang-orang secara paksa. Terlebih, ini semakin menyusahkan orang-orang yang sekarang juga menghadapi kesulitan ekonomi,” ujarnya.
Kevin berharap pemerintah daerah segera memberikan tindak lanjut yang jelas agar persoalan serupa tidak berulang.
“Sekarang, Mas Pram harus segera menindaklanjuti pernyataannya bahwa pihaknya akan menghubungi PMI untuk menghentikan aksi-aksi pungutan paksa tersebut. Dan semoga kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi di kemudian hari,” tutupnya.
Pramono Tegaskan Larangan Pungutan PMI di Jakarta
Sebelumnya, pada Rabu (7/10/2026), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa pungutan PMI tidak diperbolehkan di Jakarta, baik yang disebut bersifat sukarela maupun tidak.
“Mau sukarela mau enggak, di DKI Jakarta tidak diperbolehkan pungutan PMI. Mau sukarela mau enggak, enggak ada,” ujar Pramono.
Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan fasilitas kepada PMI. Ia mencontohkan pembangunan gedung PMI yang diresmikan beberapa waktu sebelumnya.
“Beberapa waktu yang lalu saya baru saja meresmikan gedung PMI yang luar biasa yang dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan rencana menghubungi PMI untuk menyampaikan larangan tersebut.
“Nanti saya akan telepon PMI bahwa enggak boleh ada pungutan apa pun,” katanya.
Pernyataan Pramono tersebut menjadi bagian dari perkembangan polemik penggalangan dana PMI di Jakarta. Sementara itu, Kevin Wu meminta agar pemerintah daerah memastikan tindak lanjut kebijakan berjalan jelas dan persoalan dugaan pungutan paksa yang disorotnya dapat ditangani.(Red.)*