Seputarpublik.com, JAKARTA — Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, kembali menyoroti kebijakan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), khususnya terkait kemudahan perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tahunan yang tanpa menggunakan KTP dari pemilik pertama.
Kebijakan tersebut sebelumnya telah diterapkan di Provinsi Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA terkait Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahunan Tanpa KTP Pemilik Pertama. Langkah ini diambil sebagai bentuk upaya pemerintah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan.
Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama kendaraan.
“Membayar pajak tahunan tanpa harus membawa KTP pemilik pertama dari kendaraan yang pajaknya diperpanjang telah diberlakukan di seluruh wilayah Jawa Barat melalui Surat Edaran Gubernur,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan ini sebagai terobosan pelayanan publik yang mampu mendorong peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.
Langkah tersebut kini diperkuat secara nasional setelah Korlantas Polri memutuskan untuk menerapkan kebijakan serupa di seluruh wilayah Indonesia. Keputusan ini merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kendaraan bermotor.
Dedi Mulyadi menyambut baik keputusan tersebut. Menurutnya, kebijakan yang semula hanya berlaku di Jawa Barat kini menjadi solusi nasional yang memberikan kemudahan bagi masyarakat luas.
“Kini kebijakan ini mendapatkan penguatan dari Korlantas dan berlaku tidak hanya di Jawa Barat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut sebagai kebijakan yang tepat dan berpihak kepada masyarakat, khususnya dalam mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan tahunan.
Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan bermotor.
“Ini menjadi anugerah bagi kita semua untuk memanfaatkan kesempatan membayar pajak tahunan 2026 tanpa harus membawa KTP,” tambahnya.
Dengan diberlakukannya kebijakan ini secara nasional, pemerintah berharap pelayanan publik di sektor administrasi kendaraan semakin efektif, efisien, dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di seluruh Indonesia.(red)*