Dengan demikian, apabila pengunduran diri wakil presiden telah dinyatakan secara resmi dan menimbulkan kekosongan jabatan, proses pengisian posisi tersebut harus dilaksanakan sesuai mekanisme konstitusional.

"FWK bersyukur apabila Wapres Gibran dengan besar hati memilih mengundurkan diri sehingga bangsa ini terhindar dari konflik yang tidak perlu. Namun, siapa pun yang diusulkan Presiden merupakan kewenangan Presiden. Yang terpenting bagi rakyat adalah Presiden setelah dinamika politik di Istana segera bertindak menangani kepentingan rakyat banyak," kata Kurniadi.

Diskusi FWK Diikuti Wartawan Senior dan Pengurus Daerah

Diskusi FWK tersebut diikuti sejumlah wartawan senior, pemimpin redaksi, dan pengurus FWK dari berbagai daerah.

Di antara peserta yang hadir adalah Pemimpin Redaksi Koin24.co.id Berman Nainggolan, Pemimpin Redaksi Mitrapol sekaligus Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Dadang Rachmat, wartawan senior Juni Soehardjo, Pemimpin Redaksi Sudut Pandang Umi Syarifah, Pemimpin Redaksi Suara Merdeka Jakarta Budi Nugraha, Pemimpin Redaksi Edisi Ilham Dhramawan, serta Pemimpin Umum Media Seputar Publik yang juga merupakan Koordinator FWK DKI Jakarta Rendy Herdiana.

Turut mengikuti diskusi Koordinator FWK Yogyakarta Sihono, Koordinator FWK Kalimantan Barat Deska Iran Syafara, Koordinator FWK Jawa Barat Tatang Suherman, serta Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 Hendry Ch Bangun.

Dalam diskusi tersebut, para peserta menekankan pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik individu maupun kelompok.

FWK juga mengingatkan bahwa setiap dinamika pergantian kepemimpinan nasional harus diselesaikan berdasarkan konstitusi. Pada saat yang sama, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas negara.

Bagi FWK, dinamika politik di lingkungan Istana pada akhirnya harus menemukan penyelesaian melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku. Namun, persoalan dugaan penyadapan ilegal dan perlindungan hak privasi masyarakat tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian hukum.

"Jangan sampai rakyat dibuat sibuk membicarakan siapa wakil presiden berikutnya, sementara hak konstitusional mereka atas privasi dan rasa aman justru tidak mendapatkan perlindungan," demikian pesan yang mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan.

*Penulis: Redaksi Seputar Publik