Karena itu, Kurniadi meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan proses penanganan perkara berjalan secara menyeluruh dan transparan, sehingga seluruh fakta yang relevan dapat diketahui publik sesuai ketentuan hukum.

Ia merujuk Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta hak setiap orang untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan.

"Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan teknis penegakan hukum. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Jangan sampai instrumen penegakan hukum justru digunakan untuk melanggar hak-hak rakyat," ujarnya.

Pengisian Jabatan Wapres Harus Sesuai Konstitusi

Selain menyoroti persoalan penyadapan, Kurniadi juga mengingatkan bahwa setiap proses pengisian jabatan wakil presiden harus berpedoman pada konstitusi.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua calon wakil presiden kepada MPR untuk dipilih melalui sidang MPR.