Seputar Publik / Berita

Dukung Pramono, Ketua PMI DKI Beky Mardani Tegaskan Sumbangan PMI Bukan Pungutan Wajib

Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani menegaskan Bulan Dana PMI 2026 harus berjalan secara sukarela tanpa penetapan nominal wajib. Transparansi dan akuntabilitas diminta menjadi prinsip utama penggalangan dana kemanusiaan.
Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani menegaskan penggalangan dana dalam Bulan Dana PMI 2026 harus bersifat sukarela dan tanpa paksaan, sejalan dengan penegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ketua PMI DKI Jakarta Beky Mardani menegaskan penggalangan dana dalam Bulan Dana PMI 2026 harus bersifat sukarela dan tanpa paksaan, sejalan dengan penegasan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Menanggapi hal tersebut, Beky mengatakan komunikasinya dengan gubernur berlangsung baik. Ia juga mengapresiasi perhatian dan dukungan Pramono terhadap pelaksanaan Bulan Dana PMI, termasuk melalui video kampanye untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan tersebut.

“Diskusi saya dengan Gubernur berjalan dengan sangat baik. Saya mengapresiasi dukungan dan perhatian beliau yang luar biasa terhadap pelaksanaan Bulan Dana PMI. Bahkan, beliau sudah mempersiapkan video untuk mendukung kampanye Bulan Dana 2026 ini,” kata Beky, dikutip dari laman resmi PMI DKI Jakarta, Jumat (9/10/2026).

Beky Minta PMI Kota dan Kabupaten Jaga Transparansi

Untuk memastikan penggalangan dana berjalan sesuai ketentuan, Beky meminta seluruh jajaran PMI di tingkat kota dan kabupaten di Jakarta menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, mulai dari proses pengumpulan hingga pemanfaatan dana yang diterima.

Ia juga mendorong PMI di setiap wilayah agar lebih aktif menyampaikan informasi kepada publik mengenai berbagai program dan kegiatan kemanusiaan yang telah dilaksanakan.

Informasi tersebut, menurutnya, perlu disebarluaskan melalui media massa maupun media sosial agar masyarakat mengetahui manfaat nyata dari donasi yang diberikan.

Tulis Komentar

Komentar