Seputarpublik.com || SERANG BANTEN -- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai penggunaan dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten dalam pemeriksaan tahun 2025 merupakan persoalan yang perlu ditempatkan terlebih dahulu dalam kerangka hukum administrasi negara sebelum ditarik pada kesimpulan mengenai adanya dugaan tindak pidana.
Dalam negara hukum (rechtsstaat), setiap tindakan pejabat pemerintahan harus berlandaskan kewenangan yang sah, dilaksanakan sesuai prosedur, serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Banten melalui Sekretariat DPRD disebut menggunakan batas maksimal upah sebesar Rp12.000.000 sebagaimana Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 sebagai dasar penghitungan iuran BPJS Kesehatan.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 sebagaimana menjadi dasar analisis dalam tulisan ini, dasar pengenaan iuran dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang secara nyata diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
Apabila penerapan dasar perhitungan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka secara administratif terdapat potensi ketidaksesuaian dengan asas legalitas. Asas ini mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan administrasi pemerintahan memiliki landasan hukum yang tepat serta dilaksanakan sesuai dengan norma yang berlaku.
Selain itu, temuan tersebut juga dapat dikaji dari perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kecermatan.
Pejabat administrasi negara memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi terhadap dasar hukum, objek, dan mekanisme penghitungan sebelum menetapkan atau membayarkan hak keuangan yang bersumber dari APBD.
Kesalahan dalam menentukan dasar perhitungan dapat menunjukkan adanya kemungkinan proses verifikasi administratif yang belum optimal. Namun, penilaian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran administratif tetap perlu didasarkan pada pemeriksaan terhadap keseluruhan proses dan dokumen yang terkait.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari perspektif akuntabilitas keuangan negara, penggunaan dasar perhitungan yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi menimbulkan pembayaran yang melebihi kewajiban yang seharusnya ditanggung pemerintah daerah.
Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.
Namun demikian, temuan BPK tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti telah terjadi tindak pidana korupsi ataupun adanya niat jahat (mens rea).
Dalam hukum pidana, khususnya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penegak hukum tetap harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Beberapa aspek yang perlu diuji antara lain:
1. Adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan;
2. Adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang memenuhi ketentuan hukum;
3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan; serta
4. Adanya unsur kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan.
Oleh karena itu, untuk menilai apakah terdapat unsur kesengajaan atau bentuk kesalahan lainnya, diperlukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan administrasi.
Pemeriksaan tersebut antara lain mencakup siapa yang menetapkan dasar penghitungan, apakah terdapat telaah hukum atau pendapat dari pihak yang berwenang, apakah sebelumnya pernah diberikan peringatan oleh aparat pengawasan internal maupun eksternal, serta bagaimana tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
Fakta-fakta tersebut lebih tepat diuji melalui mekanisme pemeriksaan administrasi, audit lanjutan, maupun proses penegakan hukum apabila kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pentingnya Evaluasi Tata Kelola Pemerintahan
Dalam perspektif hukum tata negara dan hukum administrasi pemerintahan, pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat hukum, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan mengenai keuangan negara dan pemerintahan daerah.
Oleh sebab itu, temuan BPK semestinya menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Banten untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penghitungan dan pembayaran hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap pembayaran yang bersumber dari APBD memiliki dasar hukum yang jelas, mekanisme penghitungan yang tepat, serta dokumentasi administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pada saat yang sama, rekomendasi BPK perlu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
Kesimpulan
Secara yuridis, temuan BPK mengenai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Banten lebih tepat dipandang sebagai indikasi adanya potensi ketidaksesuaian administratif yang perlu dikaji dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Apabila terbukti terdapat ketidaksesuaian dalam penggunaan dasar penghitungan, hal tersebut dapat menjadi dasar untuk melakukan koreksi administratif sekaligus memperkuat tata kelola pengelolaan keuangan daerah.
Namun, temuan audit BPK tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana korupsi atau adanya niat jahat dari pihak tertentu.
Dugaan adanya unsur pidana, termasuk unsur kesengajaan, harus dibuktikan melalui proses penegakan hukum berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
Dengan demikian, opini hukum yang proporsional adalah mendorong transparansi, pemeriksaan yang objektif, serta tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK tanpa mendahului kesimpulan mengenai ada atau tidaknya kesalahan pidana seseorang.
* Penulis: Asep Sudrajat (Mahasiswa Fakultas Hukum)
Catatan redaksi: Tulisan ini merupakan analisis/opini hukum yang ditulis oleh Asep Sudrajat, Mahasiswa Fakultas Hukum, bukan kesimpulan hukum dari lembaga penegak hukum. Analisis didasarkan pada substansi dan perspektif hukum yang dikemukakan penulis. Sejumlah rujukan pasal dan ketentuan dalam naskah sebaiknya diverifikasi kembali terhadap teks resmi Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 dan dokumen hasil pemeriksaan BPK sebelum dipublikasikan sebagai rujukan hukum.