Dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, setiap penggunaan anggaran harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum.

Namun demikian, temuan BPK tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bukti telah terjadi tindak pidana korupsi ataupun adanya niat jahat (mens rea).

Dalam hukum pidana, khususnya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, penegak hukum tetap harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa aspek yang perlu diuji antara lain:

1. Adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan;

2. Adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang memenuhi ketentuan hukum;

3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan; serta

4. Adanya unsur kesengajaan atau bentuk kesalahan lain yang dipersyaratkan sesuai dengan rumusan delik yang didakwakan.

Oleh karena itu, untuk menilai apakah terdapat unsur kesengajaan atau bentuk kesalahan lainnya, diperlukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses pengambilan keputusan administrasi.