Seputarpublik.com || SERANG BANTEN, – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan menjadi sorotan. Asep Sudrajat menilai amanat penyediaan anggaran pelayanan kepemudaan minimal 2 persen dari APBD belum direalisasikan secara konsisten selama 12 tahun sejak regulasi tersebut diundangkan.
Atas persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD Provinsi Banten terancam menghadapi gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit apabila tidak memberikan penjelasan dan melakukan langkah perbaikan.
Asep Sudrajat menyoroti ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut yang mengatur kewajiban penyediaan anggaran pelayanan kepemudaan serta akses permodalan bagi wirausaha muda.
Menurutnya, belum optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan bersama.
"Perda Nomor 10 Tahun 2014 ini dibuat oleh Pemprov dan DPRD Banten sendiri. Dalam Pasal 34 ayat (1) tegas disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pelayanan kepemudaan paling sedikit 2 persen dari APBD. Namun fakta di lapangan, porsi anggaran kepemudaan jauh panggang dari api. Hak pemuda Banten seolah dikebiri oleh pembiaran kebijakan selama bertahun-tahun," tegas Asep Sudrajat di Serang, Jumat (13/11/2026).
Selain alokasi anggaran, ia juga menyoroti ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) terkait penyediaan dana, akses permodalan, serta pembentukan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda daerah.
Asep menilai belum tersedianya instrumen permodalan yang memadai berpotensi menghambat pengembangan kemandirian ekonomi pemuda di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Banten.
Siapkan Notifikasi Hukum, Beri Tenggat 60 Hari
Sebagai langkah awal menuju gugatan Citizen Lawsuit, Asep menyatakan akan segera mengirimkan surat notifikasi atau somasi resmi kepada Gubernur Banten, Ketua DPRD Banten, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Banten, dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang.
Ia menyebut akan memberikan waktu 60 hari kerja kepada pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan secara terbuka sekaligus melakukan langkah perbaikan terhadap kebijakan anggaran kepemudaan.
"Sesuai hukum acara Citizen Lawsuit, kami memberikan tenggat waktu 60 hari kerja kepada Pemprov dan DPRD Banten untuk memberikan penjelasan terbuka dan melakukan langkah perbaikan anggaran. Jika dalam 60 hari kerja tidak ada respons substansial dan iktikad baik untuk mematuhi Pasal 34 Perda Nomor 10 Tahun 2014, gugatan warga negara akan resmi kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Serang," ujar Asep.
Ia menegaskan, langkah hukum tersebut bukan untuk menuntut ganti rugi materiil maupun imateriil bagi kepentingan pribadi, melainkan sebagai upaya memperjuangkan kepentingan publik (pro bono publico) dan mendorong pemenuhan hak-hak pemuda di Provinsi Banten.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pembangunan kepemudaan tidak berhenti pada ketentuan regulasi, tetapi diwujudkan melalui alokasi anggaran, program pemberdayaan, dan akses permodalan yang dapat dirasakan secara nyata oleh generasi muda.
*Penulis: Redaksi