Seputarpublik.com || SERANG BANTEN, – Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan menjadi sorotan. Asep Sudrajat menilai amanat penyediaan anggaran pelayanan kepemudaan minimal 2 persen dari APBD belum direalisasikan secara konsisten selama 12 tahun sejak regulasi tersebut diundangkan.

Atas persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan DPRD Provinsi Banten terancam menghadapi gugatan warga negara atau Citizen Lawsuit apabila tidak memberikan penjelasan dan melakukan langkah perbaikan.

Asep Sudrajat menyoroti ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perda tersebut yang mengatur kewajiban penyediaan anggaran pelayanan kepemudaan serta akses permodalan bagi wirausaha muda.

Menurutnya, belum optimalnya pelaksanaan ketentuan tersebut mencerminkan lemahnya komitmen penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan bersama.

"Perda Nomor 10 Tahun 2014 ini dibuat oleh Pemprov dan DPRD Banten sendiri. Dalam Pasal 34 ayat (1) tegas disebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana pelayanan kepemudaan paling sedikit 2 persen dari APBD. Namun fakta di lapangan, porsi anggaran kepemudaan jauh panggang dari api. Hak pemuda Banten seolah dikebiri oleh pembiaran kebijakan selama bertahun-tahun," tegas Asep Sudrajat di Serang, Jumat (13/11/2026).