Selain meminta keterbukaan RAB, Perkumpulan Bocah Pribumi Banten juga mendorong Satpol PP Provinsi Banten memberikan penjelasan mengenai spesifikasi pekerjaan, standar layanan, serta indikator keberhasilan kegiatan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan kepada masyarakat.

Secara prinsip, penawaran tender yang mendekati nilai HPS tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, transparansi dokumen pengadaan, kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, dan pengawasan realisasi pekerjaan tetap penting untuk memastikan prinsip efisiensi serta akuntabilitas anggaran daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Satpol PP Provinsi Banten maupun manajemen PT Milenia Sarana Solusi belum memberikan keterangan resmi mengenai rincian pekerjaan dan sorotan yang disampaikan Perkumpulan Bocah Pribumi Banten.

Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak terkait sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan.

*Penulis: Redaksi