Seputarpublik.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memimpin rapat terbatas (ratas) di Balai Kota Jakarta, Selasa (24/2/2026), untuk membahas sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan tata kota dan ruang publik di Ibu Kota.

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi perhatian, yaitu pengendalian pembangunan lapangan olahraga padel, pengembalian fungsi pedestrian, serta revitalisasi Anjungan DKI Jakarta di Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Terkait maraknya pembangunan lapangan padel, Pramono menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak lagi memperbolehkan penerbitan izin baru di kawasan perumahan. Ke depan, seluruh pembangunan lapangan padel hanya diizinkan berada di zona komersial.

> “Untuk lapangan padel, sudah diputuskan. Perizinan baru tidak diperbolehkan di zona perumahan. Semuanya harus berada di zona komersial,” ujar Pramono.

Ia menambahkan, lapangan padel yang tidak memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) akan dikenai sanksi tegas, mulai dari penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, hingga pencabutan izin usaha. Sementara itu, lapangan padel yang telah memiliki PBG tetapi berada di kawasan perumahan akan dinegosiasikan oleh wali kota setempat dengan ketentuan batas waktu operasional.

> “Walaupun sudah memiliki PBG, operasional maksimal hanya sampai pukul 20.00. Selain itu, jika menimbulkan kebisingan akibat pantulan bola atau teriakan yang mengganggu warga, wajib dibuat kedap suara,” kata Pramono.

Gubernur juga menegaskan bahwa pembangunan lapangan padel di atas aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya di Ruang Terbuka Hijau (RTH), tidak boleh dilanjutkan.

Setiap rencana pembangunan sarana padel ke depan diwajibkan mengantongi izin teknis awal dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta. Berdasarkan pendataan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta hingga 23 Februari 2026, tercatat sedikitnya 397 lapangan padel tersebar di Jakarta.

Data tersebut menjadi dasar kebijakan pengendalian agar pembangunan fasilitas olahraga padel tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap sesuai dengan tata ruang kota.

Selain isu padel, Pramono Anung juga menyoroti pengembalian fungsi pedestrian. Ia mengingatkan bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, trotoar dan bagian jalan diperuntukkan bagi kepentingan publik dan tidak boleh digunakan untuk berjualan maupun parkir kendaraan.

> “Kami meminta Satpol PP melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima, baik PKL liar maupun binaan, termasuk pengemudi ojek online yang memarkir kendaraan atau berdagang di lokasi yang akan ditata,” ujarnya.

Agenda ketiga yang dibahas adalah revitalisasi Anjungan DKI Jakarta di TMII. Gedung yang diresmikan pada 1974 tersebut akan direvitalisasi setelah hampir 50 tahun, sebagai bagian dari persiapan menyambut 500 tahun Jakarta.

Pramono menyebutkan, revitalisasi Anjungan DKI Jakarta akan menggunakan dana kejadian luar biasa (KLB) dari PT Wisma Nusantara Indonesia tanpa membebani APBD DKI Jakarta.

> “Nilai alokasi tahap pertama sebesar Rp25 miliar, kemudian tahun berikutnya sekitar Rp25 miliar. Seluruhnya menggunakan dana KLB,” ungkapnya.

Dengan sejumlah kebijakan tersebut, Pramono berharap penataan ruang kota Jakarta dapat berjalan lebih tertib, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga. (*/hel)