> “Ini anggaran bencana. Kalau diselewengkan, mudaratnya berlipat ganda. Ini pidana, tanggung jawab kepada Tuhan, dan sama saja menari di atas penderitaan masyarakat. Tidak boleh,” tegas Tito.

Adapun rincian pengembalian TKD tersebut yakni Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh dan 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan daerah, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana. Pemerintah pusat memastikan proses penyaluran dana akan dikawal ketat agar segera diterima daerah.

> “Saya akan kawal bersama Menteri Keuangan agar anggaran ini segera ditransfer. Harapannya, minggu depan sudah mulai berjalan,” pungkas Mendagri.

Tito juga menegaskan, seluruh kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut menerima pengembalian TKD tanpa terkecuali, meskipun tidak semuanya terdampak langsung, karena dampak sosial dan ekonomi dirasakan secara luas. [Red]

Puspen Kemendagri