Menurut Mendagri, penyederhanaan prosedur layanan dan digitalisasi administrasi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mencontohkan sejumlah daerah yang berhasil meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi secara digital.

> “Saya menghormati acara ini. Semoga tidak menjadi seremonial, tetapi benar-benar dapat dimaknai oleh rekan-rekan di daerah, karena pelayanan publik adalah kunci agar negara kita bisa bertahan,” tegasnya.

Penandatanganan Surat Edaran Bersama

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri bersama MenPAN-RB dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai bentuk komitmen memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.(Red)*

(Sumber: Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri/Puspen Kemendagri)