Regulasi ini bukanlah aturan baru, tidak ada pajak baru dalam PMK ini, PMK ini mengatur regulasinya. Contohnya, untuk UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp500.000.000,- mendapatkan fasilitas tidak dikenakan pajak. Demikian juga diatur dalam PMK ini, dengan syarat orang pribadi tersebut harus membuat surat pernyataan mengenai omzetnya yang masih sama dengan Rp.500.000.000,- per tahun dan menyampaikannya kepada marketplace. Maka, dengan adanya surat pernyataan itu, marketplace tidak akan melakukan pemotohangan PPh 22 yang besarnya 0,5% tersebut.

Untuk usaha orang pribadi dengan omzet Rp500.000.000,- sampai dengan Rp4,8 Miliar dikenakaan tarif pajak sebesar 0,5%. Perbedaannya jika sebelumnya para pengusaha orang pribadi ini melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan SPT sendiri. Kini, pemerintah memfasilitasi pengusaha tersebut untuk membayar pajak 0,5% dari hasil penjualan melalui market place. Jadi atas transaksi yang ditampung oleh marketplace, akan diberikan kepada pengusaha setelah dipotong PPh 0,5%.

Bagi pengusaha orang pribadi yang tidak memilih untuk menggunakan fasilitas 0,5%, maka dia menggunakan tarif pasal 17, dalam hal ini pengusaha tersebut tetap dipungut oleh marketplace sebesar 0,5%. Atas pemotongan tersebut dapat dikreditkan oleh pengusaha tersebut.

Untuk pengusaha badan atau pengusaha orang pribadi yang memiliki omset di atas Rp 4,5 Miliar. Mekanisme tetap sama, dipungut 0,5% oleh marketplace. Atas pungutan tersbut juga dapat dikreditkan.

Pihak-pihak yang terdampak atas PMK 37 ini, yaitu:

1. Orang pribadi yang memiliki usaha online dan offline, maka mereka akan dipungut PPh pasal 22 oleh marketplace sebesar 0,5%.

2. Marketplace

3. UMKM dengan tarif Pasal 17, tetap dipungut marker place 0,5%, dapat mengkreditkan

Kriteria marketplace yang ditunjuk pemerintah sebagai pemungut pph Pasal 22. Akan ditetapkan terlebih dahulu oleh DJP, Jasa asuransi dan jasa ekspedisi. Tetap dipungut 0,5%

Tujuan utama aturan, yaitu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang sehat dan adil. Dengan adanya pemungutan pajak yang terpusat melalui marketplace, prosesnya jadi lebih sederhana dan transparan. Ini juga memastikan semua pihak, baik penjual besar maupun kecil, bisa berkontribusi secara proporsional.

Penulis: Nurul Aini Nindya Kusumah, (KPP Pratama Cianjur)