Seputar Publik / Berita

Jabarko Indonesia Dukung Prabowo dan Kapolri Berantas Korupsi, Siapkan Jaringan di 38 Provinsi

Jaringan Aktivis Berantas Korupsi (Jabarko) Indonesia menggalang konsolidasi nasional dengan melibatkan mahasiswa dan organisasi kepemudaan. Organisasi ini menyatakan dukungan terhadap upaya pemerintah, Polri, Kejaksaan, dan KPK dalam memberantas korupsi, narkoba, serta perjudian daring.
Jaringan Aktivis Berantas Korupsi (Jabarko) Indonesia menyatakan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi dan mendorong konsolidasi aktivis mahasiswa serta pemuda untuk memperkuat pengawasan pemerintahan di seluruh Indonesia. (Foto Ilustrasi/By AI). Jaringan Aktivis Berantas Korupsi (Jabarko) Indonesia menyatakan dukungan terhadap agenda pemberantasan korupsi dan mendorong konsolidasi aktivis mahasiswa serta pemuda untuk memperkuat pengawasan pemerintahan di seluruh Indonesia. (Foto Ilustrasi/By AI).

Dukungan tersebut, menurutnya, merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Target Konsolidasi Organisasi di 38 Provinsi

Dalam keterangannya, Ucok menjelaskan bahwa saat ini Jabarko Indonesia memprioritaskan dua agenda utama.

Agenda pertama adalah konsolidasi internal organisasi melalui pembentukan dan penguatan kepengurusan di 38 provinsi serta 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui perluasan struktur tersebut, Jabarko berharap dapat membangun jaringan pengawasan masyarakat yang berperan sebagai mata dan telinga dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Jabarko juga tengah menjajaki konsolidasi dengan berbagai elemen organisasi mahasiswa dan kepemudaan, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Pemuda Ansor, Pemuda LIRA, serta organisasi lainnya.

Menurut Ucok, kolaborasi lintas organisasi diperlukan agar gerakan antikorupsi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan menjadi kekuatan bersama dalam mengawasi penyelenggaraan negara.

Tulis Komentar

Komentar